BP Haji Jadi Kementerian Haji di RUU Baru, Istana: Pelaksanaan Harus Lebih Baik

7 jam yang lalu 2
ARTICLE AD BOX
Mensesneg Prasetyo Hadi usai Merdeka Run 8.0k di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu (24/8/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparanMensesneg Prasetyo Hadi usai Merdeka Run 8.0k di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu (24/8/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Komisi VIII DPR telah menyelesaikan pembahasan DIM RUU Haji bersama pemerintah. Salah satu yang penting, yakni perubahan pelayanan haji dari badan jadi kementerian.

Dengan begitu, bila sudah disetujui di tingkat paripurna, pelayanan haji ke depan akan berada di bawah kementerian haji.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berharap dengan adanya perubahan tersebut penyelenggaraan ibadah haji dan umrah akan menjadi lebih baik.

“Harapannya jelas hanya satu pelaksanaan haji semakin lebih baik lagi,” kata Prasetyo kepada wartawan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (24/8).

Suasana rapat Komisi VIII DPR bersama DPD RI membahas RUU Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu (23/8). Foto: Abid Raihan/kumparanSuasana rapat Komisi VIII DPR bersama DPD RI membahas RUU Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu (23/8). Foto: Abid Raihan/kumparan

Prasetyo belum mau bicara banyak soal perubahan lembaga pelaksana pelayanan haji ini. Sebab, saat ini proses masih bergulir di DPR. Yang pasti, bila sudah setujui nanti, Perpres baru akan muncul untuk menindaklanjuti RUU yang sudah disahkan nanti.

“Sedang dimatangkan di DPR,” ujar Prasetyo.

"Pasti [ada Perpres baru]," ucap dia.

Baca Selengkapnya