Kata Bahlil & PT IMC (PSSI) soal Kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana di Raja Ampat

3 minggu yang lalu 13
ARTICLE AD BOX
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan terkait izin tambang nikel Kepulauan Raja Ampat di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana PutraMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan terkait izin tambang nikel Kepulauan Raja Ampat di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Di tengah kontroversi pertambangan nikel di Raja Ampat, beredar kapal-kapal yang mengangkut komoditas tersebut di sana. Di kapal-kapal itu tertulis nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang hilir mudik.

Soal kapal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia hanya menjawab singkat. Dia membantah keterlibatan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dan istrinya Iriana Jokowi, dalam pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

"Oh nggak ada, di mana itu?" kata Bahlil kepada awak media usai konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6)

Saat ditanya terkait keterlibatan Jokowi dalam ekosistem pertambangan di Raja Ampat, Bahlil menegaskan bahwa penerbitan Kontrak Karya (KK) PT Gag Nikel dilakukan pada zaman Orde Baru, lebih tepatnya pada tahun 1998. Sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan lainnya yang sudah dicabut, juga diterbitkan dalam kurun waktu 2004-2006.

"Itu engak ada itu, gimana itu (kaitannya dengan Jokowi). Itu izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi," tegasnya

Empat perusahaan tersebut yakni PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mini...

Baca Selengkapnya