Komisi XI DPR Sebut Efisiensi Belanja Negara-Reformasi Pajak Berlanjut di 2026

Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun Foto: Amanaturrosyidah/kumparan

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memastikan pengawasan terhadap APBN di tengah ketidakpastian global, yang berisiko mempengaruhi stabilitas makroekonomi, terutama melalui tekanan inflasi impor dan volatilitas nilai tukar. Untuk itu, ia mendorong agar asumsi makro dalam APBN harus disusun dengan prinsip kehati-hatian dan berbasis data yang akurat.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah untuk terus meningkatkan transparansi dalam proses perumusan asumsi makro, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan harga minyak. Evaluasi berkala terhadap realisasi asumsi ini juga penting untuk memastikan APBN tetap relevan dengan dinamika global.

"Kami akan terus mendorong efisiensi belanja negara dan optimalisasi pendapatan, termasuk melalui reformasi perpajakan yang progresif, namun adil," tegas Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/7).

Dia melanjutkan, Komisi XI juga memastikan kebijakan fiskal tetap berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga, asumsi makro dan postur APBN 2026 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi jangka menengah-panjang serta skenario mitigasi risiko.

"Tantangan ke depan semakin kompleks, mulai dari gejolak komoditas hingga risiko geopolitik. Karena itu, APBN harus menjadi instrumen yang fleksibel namun tetap akuntabel," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan pemulihan ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5,2 persen hingga 5,8 persen di 2026. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna bersama anggota DPR RI untuk membahas mengenai kera...