ARTICLE AD BOX

Saat rapat bersama Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, meminta tambahan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp 3,14 triliun. Katanya, dari pagu anggaran yang diberikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu, ada 10 unit kerja eselon 1 yang tak mendapatkan porsi belanja non operasional.
Adapun pada tahun 2026, Kemendagri mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 3,2 triliun.
“Terdapat 10 Unit Kerja Eselon I termasuk Satker DKPP tidak mendapatkan porsi pagu Belanja Non Operasional yang bersumber dari Rupiah Murni,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (8/7).
“Dampak dari tidak tersedianya Pagu Non Operasional pada Pagu Indikatif Kemendagri tahun anggaran 2026, menyebabkan kegiatan prioritas Kemendagri yang kami sampaikan tadi untuk melaksanakan baik itu kegiatan rutin, kegiatan direktif presiden, prioritas nasional berpotensi akan sulit terlaksana,” tambahnya.

Ia pun menyebut sudah memberikan usulan tambahan anggaran itu ke KemenPPN/Bappenas dan Kemenkeu. Tito meminta Komisi II untuk turut mendukung.
“Adapun, usulan tersebut, total yang kami usulkan untuk tambahan ada sebesar Rp 3,14 triliun sehingga diharapkan anggaran 2026 itu Rp 6,39 Triliun,” ucapnya.
Tito menje...