Mensos: 1,9 Juta Warga Tak Lagi Layak Terima Bansos

Mensos Saifullah Yusuf. Foto: Dok. Kemensos

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut 1,9 juta warga dinyatakan tidak lagi layak menerima bantuan sosial (bansos). Temuan itu merupakan hasil verifikasi dan validasi data dari lapangan yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

"Dari 12 juta (warga) yang kita temui, 1,9 juta di antaranya dinyatakan tidak layak untuk menerima Bansos lagi. Jadi itu yang bicara data, bukan Menteri Sosial, bukan Wakil Menteri Sosial, atau bukan titipan-titipan, tapi ini memang data yang sesuai dengan lapangan,” kata Saifullah Yusuf saat diwawancara usai Rakornas di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (8/7).

Gus Ipul, sapaan akrabnya, menyebut data tersebut bersumber dari pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang validasinya dilakukan oleh BPS, bukan hanya Kementerian Sosial.

“Kita ingin pemutakhiran berkala ini akan membuat data kita makin akurat dan yang melakukan validasi akhir itu adalah BPS, bukan lagi Kementerian Sosial atau kementerian yang lain,” jelasnya.

Ia menjelaskan, pemutakhiran ini dilakukan secara berkala dengan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan petugas BPS di daerah. Pendekatannya tidak hanya formal, tetapi juga partisipatif, dengan tujuan agar program bansos lebih tepat sasaran.

Dalam hasil evaluasi itu, Kemensos menemukan adanya penerima bansos yang seharusnya dinyatakan tidak layak. Gus Ipul memastikan, alokasi bantuan tidak berubah, namun penerimanya dialihkan kepada mereka yang lebih berhak.

“Jadi alokasinya tetap. Alokasi bantuannya tidak berubah untuk program PKH 10 juta keluarga penerima manfaat, untuk bantuan pangan tunai atau sembako 18,3 juta penerima manfaat, untuk PBI 96 juta lebih. Cuma sasarannya yang berubah, penerima manfaatnya ya...