OJK Usul Majukan Batas Waktu Pembayaran Pungutan Jasa Keuangan

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam OECD/INFE - OJK Conference di Nusa Dua, Bali pada Jumat (8/11/2024). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan untuk memajukan batas waktu pembayaran pungutan jasa keuangan. Pungutan ini digunakan untuk membiayai operasional, pengawasan, pemeriksaan, serta program pengembangan industri jasa keuangan di Indonesi

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara mengatakan sumber anggaran OJK berasal dari pungutan, penerimaan lainnya, serta saldo awal yang berasal dari surplus tahun sebelumnya.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Dan Pungutan Di Sektor Jasa Keuangan.

“Kami mohon dukungan dari Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota di Komisi XI terkait penyesuaian pengaturan untuk memajukan batas waktu pembayaran pungutan setiap tahap. Dari yang semula pada akhir triwulan menjadi awal triwulan,” kata Mirza dalam Raker dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/7).

Menurut dia, pungutan tahunan yang diatur dalam Pasal 13 ayat 4 beleid tersebut merupakan sumber anggaran terbesar OJK yaitu lebih dari 90 persen.

Sementara pungutan yang digunakan untuk membiayai kegiatan OJK sejak 1 Januari tahun berjalan ini, dibayarkan setiap akhir kuartal, tepatnya paling lambat tanggal 15 setiap bulan April, Juli, Oktober dan Desember.

“Maka akan terdapat potensi cash flow mismatch antara penerimaan dengan kebutuhan anggaran di triwulan I setiap tahunnya. Karena penerimaan taha...