Tuntutan Komisi 10% Dinilai Berisiko ke Aplikator Ojol

3 minggu yang lalu 11
ARTICLE AD BOX
Kemenhub menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema "Transportasi Online yang Adil dan Berkelanjutan" pada Kamis (24/7/2025). Foto: Dok. IstimewaKemenhub menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema "Transportasi Online yang Adil dan Berkelanjutan" pada Kamis (24/7/2025). Foto: Dok. Istimewa

Transportasi online, seperti ojek online (ojol), saat ini berperan penting membantu menghubungkan para pelaku ekonomi, sehingga ikut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Akan tetapi, menurut Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, pada saat daya beli masyarakat terus menurun, ekosistem transportasi online juga terganggu sehingga sektor ini perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah, dalam hal ini bentuknya ialah fleksibilitas regulasi.

Oleh sebab itu, dia menilai usulan sebagian pihak yang meminta besaran bagi hasil atau komisi ojol yang ditetapkan sebesar maksimal 20%, kemudian diminta diturunkan menjadi 10% itu, dinilai berisiko bagi semua ekosistem, tak hanya bagi perusahaan aplikasi, driver, tapi juga konsumen dan UMKM yang bergantung di sektor ini.

"Usulan tersebut [penurunan komisi] perlu dikaji ulang, karena bisa membangkrutkan aplikator ojol,” kata dia usai gelaran Focus Group Discussion bertema "Transportasi Online yang Adil dan Berkelanjutan" pada Kamis (24/7/2025).

“Apa pun solusi yang dikeluarkan, harus mempertimbangkan kepentingan seluruh stakeholder, yaitu konsumen, driver, pemerintah dan aplikator. Pembahasan harus komprehensif, tidak boleh sepotong-sepotong,” jelasnya.

Dia mengatakan, perlunya regulasi yang menjadi acuan, karena sektor ini akan menjadi andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan pekerjaan, dan mengurangi ketimpangan.

"Kita semua, tidak hanya pemerintah, perlu belajar dari pengalaman negara lain dalam mema...

Baca Selengkapnya