HNW Minta BP Haji Lobi Prabowo Agar Dijadikan Kementerian Haji

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (31/1/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Penyelenggaraan haji 2026 belum ditentukan apakah tetap di Kementerian Agama atau di BP haji. Tapi, PKS mendorong, BP Haji untuk meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah BP Haji jadi Kementerian Haji.

"Makanya saya termasuk juga dari fraksi itu menginginkan satu kata. Bagaimanapun tolong mungkin Gus Irfan sama Pak Wakil Dahnil lobi Presiden, apa pun ceritanya kalau bisa badan ini nanti di Undang-Undang ini jadi kementerian," kata Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ansory Siregar dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/7).

Saat ini, Komisi VIII dan pemerintah tengah menggodok revisi UU Penyelenggaraan Haji. Di sinilah nanti akan diputuskan apakah penyelenggaraan haji di Kemenag atau BP Haji.

Ansory menilai penyelenggaraan haji selama ini belum berjalan optimal. Ia mengaku telah mengikuti Timwas Haji sejak 2013, dan menyebut bahwa tata kelola haji tahun ini cukup semrawut.

Jemaah haji mulai tinggalkan Mina menuju hotel masing-masing di Makkah. Foto: Dok. Media Center Haji 2025

Senada dengan Ansory, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS lainnya Hidayat Noor Wahid (HNW) memandang penting Badan Penyelenggara Haji diubah menjadi Kementerian Haji.

"Bahkan kalau usulan kami di Fraksi Partai Keadilan Sejahtera agar betul-betul bisa maksimal, kami mengusulkan lembaga ini bukan sekadar badan, Bapak, saya mengusulkan Kement...