ARTICLE AD BOX

Hari ini, Rabu (16/7), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, melaporkan realisasi anggaran Kemendikdasmen tahun 2024 kepada Komisi X DPR RI.
Di dalam laporannya, Mu’ti menyebut bahwa realisasi anggaran Kemendikdasmen pada tahun 2024 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Mu’ti, ini sudah kali ke-12 Kemendikdasmen mendapatkan opini WTP secara berturut-turut.
“Dengan demikian sebagaimana kami sajikan dalam salindia 24, Kementerian Pendidikan telah 12 kali secara berturut-turut dari tahun 2013-2024 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Mu’ti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (16/7).
Laporan Mu’ti soal opini WTP ini pun disorot oleh anggota Komisi X DPR dari Golkar, Ferdiansyah. Ia mempertanyakan, bagaimana realisasi anggaran Kemendikdasmen bisa mendapatkan opini WTP, namun ada kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek—nama Kemendikdasmen sebelumnya.
“WTP 2013-2024. Tapi saya turut prihatin berita-berita hari ini terjadi yang kurang mengenakan untuk mitra kita, WTP tapi ada kasus yang cukup besar menurut kami dan memalukan dunia pendidikan yaitu soal Chromebook, ya itu jadi pertanyaan kita,” ucap dia kepada Mu’ti.
“WTP tapi kok ada kasus Chromebook, gitu kan? Ini yang juga mohon menjadi perhatian kita bersama,” sambung dia.
Ia pun menberikan catatan khusus terkait opini WTP tersebut. Menurutnya, perbaikan perlu dilakukan.
“Oleh karena it...