Komisi X DPR Minta BPS Tak Tunda Rilis Data, Bisa Pengaruhi RAPBN 2026

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Maria Yohana Esti Wijayati. Foto: Muhammad Zulfikar/ANTARA

Komisi X DPR RI mengkritik keputusan Badan Pusat Statistik (BPS) yang secara mendadak menunda rilis data data kemiskinan dan tingkat ketimpangan Indonesia.

Wakil Ketua Komisi X, Maria Yohana Esti Wijayati, menegaskan bahwa data BPS memiliki peran vital dalam memastikan keakuratan dan validitas informasi, khususnya dalam proses pembahasan RAPBN 2026.

“Kita kan menyusun target indikator dan (target) ini sangat bergantung kepada data-data dari BPS. Kami meminta supaya BPS untuk bisa menyampaikan data-data secara terbuka, dilakukan di bulan yang semestinya,” ucap dia saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (16/7).

Awalnya, BPS dijadwalkan akan merilis data kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran pada Selasa (15/7) pukul 11.00 WIB. Namun, BPS menunda Rilis Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan (rasio Gini) sejam sebelum pengumuman data.

“Kami tentu ingin mengetahui sekaligus untuk mengklarifikasi mengapa penyampaian data-data itu ditunda,” tegas Esti.

Katanya, ketepatan jadwal rilis data tersebut semakin krusial dalam Pembahasan RAPBN 2026, karena terbukti terdapat perbedaan data terkait target literasi antara Komisi X dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas).

Ia menyoroti bahwa dalam dokumen disebutkan target literasi membaca pada 2026 sebesar 65,89, padahal menurut data Perpusnas tahun 2025, angka tersebut telah mencapai 72,44.

“Berarti kan kami salah mencantumkan target di 2026. Nah ini siapa yang kemudian harus memperbaiki sementara kami sudah dok (setuju) itu kemarin di rapat Banggar (Badan Anggaran). Tentu ini kan menjadi problem,” tutur Esti.

Sebelumnya, penund...