KPK: Ada Pihak yang Tak Kooperatif saat Penggeledahan Terkait Korupsi Kuota Haji

Ilustrasi KPK. Foto: Hedi/kumparan

KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan terkait perkara dugaan korupsi kuota haji 2024. Selama proses penggeledahan, lembaga antirasuah sempat terhalang pihak-pihak yang tak bersikap kooperatif.

"Memang diduga pihak-pihak terkait melakukan tindakan-tindakan yang tidak kooperatif dalam proses penggeledahan di lapangan," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam jumpa pers, Kamis (14/8).

Budi menyampaikan, tindakan tak kooperatif itu dilakukan saat pihaknya menggeledah sebuah kantor dari pihak swasta.

Oleh karenanya, Budi menyampaikan imbauan kepada seluruh pihak untuk tidak menghalangi proses penyidikan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo bicara soal amnesti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (1/8). Foto: Nasywa Athifah/kumparan

"Jadi kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk kooperatif dalam proses tersebut," tuturnya.

Sejauh ini, KPK telah menggeledah sejumlah lokasi. Mulai dari Kantor Kementerian Agama hingga kantor perusahaan travel haji dan umrah, Maktour.

Kasus Kuota Haji

Saat ini, KPK memang tengah melakukan penyidikan terkait perkara kuota haji 2024. Perkara ini berawal saat Presiden Jokowi pada 2023 silam bertemu dengan Pemerintah Arab Saudi dan mendapat 20 ribu kuota tambahan haji.

Diduga ada pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan. Seharusnya pembagian kuota itu seharusnya 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus....