ARTICLE AD BOX

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan ada sejumlah sertifikat hak milik (SHM) yang terbit di wilayah Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). SHM itu muncul setelah bupati setempat menerbitkan Surat Keterangan Reforma Agraria.
"Memang sebagian itu ada SHM yang di tahun 1999 sampai tahun 2006 itu ada SK Reforma Agraria dari bupati setempat, terutama Bupati Inhu," kata Nusron di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (9/7).
Untuk itu, Nusron menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan bupati setempat untuk mencabut SK tersebut.
"Kita sedang evaluasi dan koordinasi dengan pak bupati untuk mengevaluasi dan mencabut SK Reforma Agraria. Kalau SK-nya dicabut nanti otomatis SHM-nya akan kita cabut," jelas dia.
Sejauh ini, tercatat ada 1.758 SHM yang terbit di kawasan TNTN. Beberapa di antaranya sudah dicabut, sementara yang lainnya masih diteliti.
"Sekarang yang sudah dicabut hampir 400-an yang sudah dicabut. Sedang kita teliti satu per satu apakah yang bersangkutan itu bagian dari Reforma Agraria atau murni tumpang tindih," jelas dia.
"Kalau yang bagian dari Reforma Agraria sebetulnya masyarakatnya ini juga hanya menerima dari pak bupati. Karena itu kita minta bupatinya mengevaluasi," tambah dia.

Sebelumnya, Wilayah Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau, terus mengalami penyusutan dari tahun ke tahun. Dala...