ORI: 12 Perusahaan di DIY Belum Bayar THR Karyawan

Kepala Perwakilan ORI DIY, Muflihul Hadi. Foto: Pandangan Jogja/Resti Damayanti

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat masih ada 12 perusahaan di DIY yang belum membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja hingga awal Juli 2025.

Data ini diperoleh dari pemantauan terhadap 120 perusahaan yang diadukan masyarakat ke pemerintah daerah.

Kepala Perwakilan ORI DIY, Muflihul Hadi, mengatakan pihaknya tengah melakukan investigasi lanjutan terkait temuan tersebut.

“Dari 120 perusahaan yang diadukan kepada pemerintah daerah, diketahui sampai saat ini terdapat belasan perusahaan yang belum menyelesaikan kewajiban pembayarannya,” kata Hadi, Selasa (8/7).

“Kalau memang mereka nggak bisa membayar, ini harus ada bukti, misalkan mereka ada kesulitan keuangan,” lanjutnya.

Kedua belas perusahaan tersebut tersebar di tiga kabupaten/kota. Tiga perusahaan berada di Kota Yogyakarta, lima di Kabupaten Sleman, dan empat di Kabupaten Bantul. Dari ketiganya, baru Pemerintah Kota Yogyakarta yang menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.

“Namun hingga saat ini, Bupati Sleman dan Bupati Bantul belum menyampaikan tindak lanjut pelaksanaannya kepada Ombudsman,” ujar Hadi.

Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY menunjukkan hal serupa. Mestinya, perusahaan yang belum membayar THR dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

“Betul itu, tindak lanjut hasil pengawasan berupa surat rekomendasi ke Pemkab/Pemkot untuk sanksi administrasi tidak menyelesaikan THR. Sudah menjadi ranah Pemkab/kota untuk sanksinya,” pungkas Hadi.