Komisi V Bakal Bentuk Panja untuk Percepat Selesaikan Masalah Lumpur Lapindo

Warga korban Lumpur Lapindo berdoa bersama di tanggul penahan Lumpur Lapindo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (29/5/2025). Foto: Umarul Faruq/ANTARA FOTO

Komisi V DPR RI menyoroti penyelesaian lumpur panas lapindo yang tak kunjung usai dari tahun 2006. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Kementerian PU untuk menyelesaikan masalah warga Jawa Timur itu seiring anggaran yang dikucurkan setiap tahunnya.

“Menteri (PU) tolong diatensi nih, mohon izin ya Dirjen Sumber Daya Air yang baru, pak Dwi ya. Lumpur Lapindo ini hampir lolos dari perhatian kita ini. Ini makan anggaran gede banget setiap tahun ini,” kata Lasarus dalam Rapat Kerja bersama Komisi V di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan pada Rabu (9/7).

Lasarus menuturkan berdasarkan data yang Ia punya, anggaran Kementerian PU untuk menyelesaikan persoalan lumpur lapindo dari APBN 2022 ada di Rp 270 miliar, APBN 2023 Rp 270 miliar, APBN 2024 Rp 227 miliar, APBN 2025 Rp 179 miliar, dan di RAPBN tahun 2026 adalah Rp 169 miliar.

Selain itu, untuk menindaklanjuti penyelesaian persoalan tersebut, Komisi V juga ingin membentuk panita kerja (panja) khusus.

“Ini mohon dicek nanti Pak Menteri, bila perlu nanti kami (buatkan) panja (lumpur lapindo) ini. Biar kita minta kepada BPK, minta audit dengan tujuan tertentu. Kalau ada nanti disini tindak pidana, biar cepat-cepat kita kirim ke penjara ini pelakunya,” ujar Lasarus.

Meski begitu, pembentukan panja khusus ini juga nantinya akan melihat terlebih dahulu kinerja Kementerian PU untuk menyelesaikan persoalan lumpur.

Kepada Dody, Lasarus juga mengungkap salah satu penyelesaian terkai...