Persiapan Haji 2026 Makin Dekat, DPR Bakal Kebut Pembahasan RUU Haji dan Umrah?

Jemaah haji melempar jumrah aqobah di Jamarat, Makkah, Arab Saudi, Jumat (6/6/2025). Foto: Khaled Abdullah/Reuters

Pelaksanaan ibadah haji di RI mulai 2026 akan diberikan kepada Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), tidak lagi Kementerian Agama. Namun, BP Haji terganjal aturan karena belum memiliki undang-undang yang menjadi dasar.

Pemerintah bersama DPR mulai membahas revisi UU Haji dan Umrah. RUU ini dibahas di Komisi VIII DPR. Di dalam RUU ini, salah satu perubahan yang signifikan adalah mengganti kepengurusan haji dari Kementerian Agama menjadi Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).

Rencananya hari ini, Senin (18/8), pemerintah akan mengirim daftar inventaris masalah (DIM) RUU Haji dan Umrah kepada DPR.

Ketua DPR Puan Maharani (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah) pada Rapat Paripurna DPR Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2024). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Ketika disinggung apakah pembahasan RUU Haji dan Umrah akan dikebut di masa sidang I masa persidangan tahun 2025-2026, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta publik bersabar.

"Semua akan dijelaskan nanti," kata Dasco kepada wartawan.

RUU Haji dan Umrah seharusnya bisa segera selesai agar BP Haji, m...