Uji Publik Penulisan Sejarah Ulang Dimulai 20 Juli, Anggota DPR Supervisi

Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon di Cibubur, Minggu (1/6/2025). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyebut, uji publik penulisan ulang sejarah Indonesia akan dimulai 20 Juli 2025. Uji publik dilakukan di kampus hingga DPR.

Komisi X DPR sudah menyatakan ingin supervisi penulisan ulang sejarah yang ditargetkan beres Agustus mendatang.

"Ya, bagus lah. Ini kan memang tugas DPR untuk melakukan supervisi, termasuk dari Komisi X sendiri. Jadi, nanti kita akan melaksanakan uji publik, ya, kalau tidak salah, sudah ada schedule-nya itu mulai tanggal 20-an Juli," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7).

Fadli menyebut, supervisi DPR ini bukan bentuk intervensi. Ia justru menyambut baik bila banyak stakeholder peduli akan sejarah Indonesia.

"Dan kita ingin melibatkan sebanyak-banyaknya stakeholder. Termasuk dari kalangan sejarawan, apalagi DPR memang tugas utamanya, salah satunya adalah pengawasan supervisi," tuturnya.

"Jadi, kita justru sangat senang dengan adanya itu," jelas dia.

Lantas, adakah kemungkinan DPR mengubah tulisan yang sudah dirumuskan?

"Itu kan yang menulis sejarawan. Jadi biar mereka yang, bukan Birokrasi Kementerian Kebudayaan yang menulis. Ini kan, sejarawan-sejarawan," tutupnya.