ARTICLE AD BOX

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menilai skema Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia perlu dikaji ulang karena dinilai terlalu berfokus pada penghentian PLTU batu bara (coal exit) tanpa mempertimbangkan aspek transisi energi secara menyeluruh.
Kemitraan JETP adalah inisiatif pendanaan transisi energi senilai lebih dari USD 20 miliar yang disepakati antara Indonesia dan negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG).
“Just Energy Transition Partnership adalah contoh salah. Ada kelemahan dalam langkah tersebut. Dalam instansi pertama, ini menjadi proposal G7 tanpa benar-benar berpikir melalui semua tantangan,” ujar Mari di acara Indonesia Net-Zero Summit 2025 di Djakarta Theatre, Jakarta, Sabtu (26/7).
Menurutnya, JETP sebagai program donor internasional seharusnya membantu Indonesia melakukan dekarbonisasi sistem energi, tetapi pendekatannya mesti dijalankan secara komprehensif.
“Kita memiliki USD 20 miliar, lebih dari apa yang Afrika Selatan dapatkan, USD 8 miliar. Tapi sekarang JETP sedang mengalami masalah,” katanya.
Mari juga menyoroti keluarnya dana dari Amerika Serikat (AS) yang dinilai cukup signifikan. Menurutnya, transisi energi tidak bisa hanya soal menutup PLTU batu bara dan menggantinya dengan energi terbarukan.
“Ini bukan hanya tentang, ‘baiklah, mari kita keluar dari coal, mengambil energi terbarukan’. Bagaimana ...