Gapasdap: Perlu Kajian Tepat untuk Tambah Kapal di Ketapang-Gilimanuk

Ketua Bidang Tarif dan Usaha DPP Gapasdap, Rahmatika. (ist)

Permintaan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kepada Kementerian Perhubungan RI untuk menambah kapal yang beroperasi di lintasan Ketapang–Gilimanuk dinilai belum tepat oleh pelaku usaha penyeberangan Gapasdap.

Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah menyusul terjadinya kemacetan panjang akibat dihentikannya 15 kapal jenis Landing Craft Tank (LCT) oleh Kemenhub di mana LCT tersebut sudah beroperasi puluhan tahun di lintasan tersebut.

Penghentian yang berlangsung sekitar lima hari itu telah menyebabkan antrean kendaraan, terutama truk, mengular hingga sepanjang 40 kilometer. Kondisi tersebut memicu protes keras masyarakat yang kemudian viral di media sosial. Dan Kini, 15 kapal tersebut telah kembali beroperasi.

Ketua Bidang Tarif dan Usaha DPP Gapasdap, Rahmatika, mengatakan bahwa kemacetan yang terjadi di Ketapang bukan disebabkan oleh kekurangan kapal, melainkan karena keterbatasan jumlah dermaga.

"Sebanyak 56 kapal yang ada saat ini hanya bisa dioperasikan 28 kapal karena keterbatasan dermaga. Bila penambahan kapal tetap dilakukan, hal itu hanya akan menambah deretan kapal-kapal yang menganggur karena tidak memiliki tempat sandaran (dermaga)," katanya.

"Artinya, penambahan kapal bukan berarti menambah kapasitas muat atau daya angkut tapi malah menimbulkan antrean panjang operasional kapal karena kekurangan dermaga," sambung alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya itu.

Rahmatika yang juga alumni Magister Transport ITS Surabaya ini, menambahkan pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyarankan agar yang ditambah bukan kapal, melainkan dermaga sebanyak minimal 2 pasang maksimal 5 pasang untuk mengantisipasi 28 kapal yang meng...