Kementerian ATR/BPN Bantah Tanah Tak Bersertifikat Diambil Negara Mulai 2026

Ilustrasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membantah kabar bahwa tanah yang tidak bersertifikat seperti girik dan verponding akan diambil negara mulai tahun 2026.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN, Asnaedi, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

"Jadi informasi terkait tanah girik yang tidak didaftarkan hingga 2026 nanti tanahnya akan diambil negara, itu tidak benar,” tegas Asnaedi dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (1/7).

Asnaedi menjelaskan bahwa sejak dulu girik, verponding, dan bekas hak lama lainnya bukan menjadi alat bukti kepemilikan tanah, namun dapat menjadi petunjuk bahwa di dalam sebidang tanah itu dulunya terdapat bekas kepemilikan hak/hak adat.

“Ini seperti yang tertua dalam UU Nomor 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mana bekas hak lama seperti girik ini dapat dilakukan pengakuan, penegasan, dan konversi sesuai peraturan,” terangnya.

Ilustrasi sertifikat tanah. Foto: Shutterstock

Asnaedi kembali menekankan bahwa negara tidak melakukan perampasan tanah, karena tanah yang masih memiliki girik dan bekas hak lama lainnya berarti sang pemilik tetap menguasai tanahnya.

“Kalau itu giriknya ada, tanahnya ada, ia juga tetap menguasai tanah miliknya, ya enggak ada pengaruhnya ...